+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Ucap Tak Transparan, PDIP Akan Laporkan KPU Surabaya ke DKPP

Ucap Tak Transparan, PDIP Akan Laporkan KPU Surabaya ke DKPP

Ucap Tak Transparan, PDIP Akan Laporkan KPU Surabaya ke DKPP

Surabaya, CNN Indonesia —

PDIP   Surabaya akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKKP ). Petunjuk akan dilayangkan karena KPU dituding tak transparan dalam penetapan paslon pada Pilkada Surabaya 2020.  

Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Baktiono mengatakan laporan itu dibuat karena KPU dinilai telah menyembunyikan informasi terkait ada salah satu calon wali kota Surabaya yang tengah positif Covid-19.  

“DPC PDIP Surabaya mau melaporkan KPU Surabaya ke DKPP. Dengan dugaan tidak memberikan fakta yang transparan kalau ada paslon yang saat ini tengah terindikasi Covid-19, ” kata Baktiono, Kamis (24/9).


Baktiono menyebut KPU Surabaya telah menyepelekan protokol kesehatan serta preskripsi yang sudah ditetapkan pemerintah di penanganan Covid-19. Ia pun meminta DKPP memberikan sanksi tegas.  

“KPU Surabaya itu menyepelekan Covid-19. Jangan sampai KPU ini melanggar protokol kesehatan. Jika masih tetap seperti ini awak minta DKPP memberikan sanksi kasar terhadap KPU, ” katanya.  

Menurutnya, KPU Surabaya haruslah terbuka jika memang ada paslon yang terindikasi dan nyata Covid-19. Hal itu harus diumumkan secara terbuka.  

“KPU ini harus terbuka jika memang ada paslon terindikasi serta menderita Covid-19, itu harus diumumkan secara terbuka tidak boleh disembunyikan, ” katanya.  

Dibukanya informasi itu, kata Baktiono tak lain adalah untuk memberikan rasa aman pada semua bagian. Termasuk pada keluarga paslon itu sendiri.  

“Agar apa, agar semua bisa bugar selamat, paslonnya, timnya, warganya, tersebut juga harus bisa selamat. Serta KPU tidak boleh menyembunyikan itu, karena ini peraturan, ” ucapnya.  

Jika dasar paslon tersebut telah dinyatakan sembuh dan negatif Covid-19, Baktiono meminta hal itu harus dibuktikan dengan hasil tertulis pemeriksaan swab belakang.  

“Kan harus dibuktikan dengan tulisan medis, ” ucapnya.  

Anggota KPU Surabaya Dunia Hukum dan Pengawasan Soeprayitno membantah pihaknya menyembunyikan status salah satu calon yang positif Covid-19.  

Ia mengatakan kalau berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan dilakukan oleh RSUD dr Soetomo, seluruh bakal pasangan calon sudah dinyatakan memenuhi syarat. Hal itu lah yang menjadi landasan pihaknya untuk melakukan penetapan.  

“Pihak RSUD dr Soetomo sudah menyampaikan secara tertulis menimpa hasil pemeriksaan kesehatan yang menyebutkan memenuhi syarat untuk semua bapaslon, maka ya itu yang menjelma landasan kami [menetapkan], sirih Nano sapaan akrabnya saat dikonfirmasi CNNIndonesia. com .  

Rumah rendah kata dia memiliki kompetensi & kewenangan untuk menentukan bahwa seseorang itu dinyatakan sehat atau tidak. Dokter juga terikat kode etik dan sumpah profesi. Maka, bagi KPU Surabaya, hal itu sudahlah clear.  

“Bagi KPU Surabaya, sudah klir, karena hasil pemeriksaan kesehatan di sendi sakit menyebutkan yang bersangkutan menutup syarat, ” ujarnya.  

Meski begitu, diakui Nano, rumah sakit memanglah tidak mencantumkan bahwa salah satu calon tersebut telah dinyatakan negatif corona atau belum. Yang tertulis, kata tempat, hanyalah calon yang bersangkutan menutup syarat.  

“Tidak membunyikan itu [negatif Covid-19], cuma membunyikan memenuhi syarat, kan itu rangkaiannya banyak itemnya dan tersebut yang paham juga tim pemeriksa kesehatan RSUD dr Soetomo, ” pungkas dia.  

Seperti diketahui, salah satu calon wali kota Surabaya, Machfud Arifin sempat dinyatakan positif Covid-19 masa menjalani tes swab di RSUD dr Soetomo pada 7 September lalu. Tes swab itu adalah bagian dari rangkaian tes kesehatan tubuh yang merupakan syarat pencalonan.  

Machfud kemudian kembali menjalani tes swab pada 17 September. Ia mengklaim hasilnya sudah negatif. Machfud bersama Mujiaman Sukirno pun kemudian menjalani rangkaian tes kesehatan, yang sempat tertunda.

(frd/sur)

[Gambas:Video CNN]