+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Respons DPR, DKPP Tegaskan Pemecatan Komisioner KPU Final

Respons DPR, DKPP Tegaskan Pemecatan Komisioner KPU Final

Respons DPR, DKPP Tegaskan Pemecatan Komisioner KPU Final

Jakarta, CNN Indonesia —

Sidang Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) menegaskan bahwa putusan pencopotan Evi Novida Ginting dari jabatan Komisioner Persen Pemilihan Umum ( KPU ) di kasus etik perolehan suara Pemilu 2019 sudah final.

Penegasan itu disampaikan Ketua DKPP Muhammad dalam merespons langkah Premi II DPR RI yang menunda metode pergantian antarwaktu (PAW) Evi.

“Itu wilayah dan kewenangan Komisi II, bagi DKPP putusan tersebut sudah final, ” sekapur Muhammad dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia. com, Rabu (15/7).


Muhammad sempat menyindir surat resmi dari KPU ke Komisi II DPR MENODAI yang berisi permohonan penundaan cara PAW Evi. Dia menilai kiprah tersebut tidak tepat.

Dia menjelaskan bahwa putusan DKPP dalam kasus tersebut ditujukan kepada Evi sebagai individu penyelenggara. DKPP tidak memutus hukuman kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

“Jika ada lembaga yang merespons putusan DKPP dengan menggunakan simbol lembaga, sepertinya kurang atau gagal paham, ” ujar Muhammad.

Sebelumnya, DKPP membinasakan Evi melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kasus penerimaan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat enam. Putusan dibuat pada Rabu (18/3).

Pada putusan tersebut, DKPP mencopot Evi dari jabatan sebagai Komisioner KPU sebagai sanksi. DKPP memerintahkan KPU dan pemerintah untuk melakukan pemberhentian maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan.

Putusan tersebut direspons Presiden Joko Widodo secara meneken surat bernomor B-III/Kemensetneg/D-3/AN. 01. 01/03/2020. Jokowi memecat Evi dengan tidak terhormat pada Kamis (26/3).

Dengan pencopotan Evi, ada satu kursi kosong di dalam jajaran komisioner KPU. Menurut undang-undang, DPR harus mengesahkan pemilik bahana selanjutnya dalam seleksi Komisioner KPU tahun 2017 sebagai pengganti Evi.

Bayaran II DPR awalnya hendal mengesahkan PAW Evi pada masa konvensi ini. Namun seluruh fraksi membenarkan menundanya usai ada surat sebab KPU.

“KPU mengirim surat juga ke DPR buat minta menunda proses PAW Bu Evi sambil menunggu putusan PTUN, ” tutur Wakil Ketua Upah II DPR Saan Mustopa kepada CNNIndonesia. com, Rabu (15/7).

(dhf/bmw)

[Gambas:Video CNN]