+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Omnibus Law Jadi Pertaruhan Kredibilitas RI di Mata Dunia

Omnibus Law Jadi Pertaruhan Kredibilitas RI di Mata Dunia

Omnibus Law Jadi Pertaruhan Kredibilitas RI di Mata Dunia

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Presiden  Ma’ruf Amin mengklaim urgensi dan manfaat Undang-undang  Omnibus Law Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) di tanah air lupa satunya adalah untuk menunjukkan kualitas negara di mata dunia, utamanya dalam penanganan negara di sedang pandemi virus corona (covid-19) seperti saat ini.

Sebab, menurut Ma’ruf, hadirnya regulasi hangat dan perbaikan birokrasi akan menciptakan suburnya iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha di Indonesia. Upaya itu menurutnya bakal berimplikasi pada terbukanya lapangan kerja sebagai respons penanganan dalam gangguan non-alam ini.  

“Pandemi covid-19 ini, UU Membangun Kerja menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia khususnya negara2 mitra dagang dan investor ijmal, ” kata Ma’ruf saat memberikan sambutan secara daring dalam acara Lemhannas RI yang disiarkan mencuaikan kanal YouTube Lemhannas RI, Selasa (13/10).  


Ma’ruf menilai, UU Ciptaker diperlukan saat ini karena selama ini iklim yang kondusif untuk investasi dan dunia usaha terkendala oleh aturan yang berbelit-belit dan tumpang tindih, sehingga proses bisnis dan investasi menjadi kurang tepat karena memerlukan waktu yang panjang untuk mengurus perizinannya.

Ma’ruf bilang, hal tersebut yang telah menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, serta Kambodja pada kemudahan investasi. Sebab regulasi berpaut itu menurutnya telah mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja di desa air.

“Saya menentang UU Cipta Kerja merupakan kiprah penting yang kita siapkan buat mengantisipasi persaingan dunia pasca pandemi, sekaligus sebagai pemicu utama untuk pembukaan lapangan kerja secara merata, ” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta umum mendukung pemerintah dalam mengawal UNDANG-UNDANG Ciptaker ini. Selain itu, Ma’ruf sekaligus merespons penolakan UU Ciptaker yang terjadi di berbagai penjuru tanah air dalam belakangan ini. Menurutnya, pihak yang menolak pengesahan UU ini disebabkan ketidakmengertian dan kesalahpahaman informasi yang diterima.

“Berdasarkan identifikasi dan telaah pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan kurang kalangan muncul karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan, ” pungkasnya.

Namun bila masyarakat masih keukeuh melangsungkan penolakan, maka Ma’ruf meminta penolakan itu disertai jalur konstitusional kaya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, alih-alih demonstrasi yang membuat kerumunan di tengah pandemi.

Sementara itu, gelombang perlawanan UU Ciptaker ini menggeliat di sejumlah daerah, mulai dari Kawasan, Padang, Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, hingga Maluku.

Massa dari kalangan pemuka agama, mahasiswa, pelajar, dan buruh menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR melalui kerap paripurna pada Senin (5/10) berantakan itu.

(khr/gil)

[Gambas:Video CNN]