+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Novel Curiga Terjadi Persekongkolan Arahan KPK dan Koruptor

novel-curiga-terjadi-persekongkolan-pimpinan-kpk-dan-koruptor-1

Novel Curiga Terjadi Persekongkolan Arahan KPK dan Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia —

Pimpinan Premi Pemberantasan  Korupsi ( KPK ) telah berembuk secara Kemenpan  RB dan Lembaga Kepegawaian Negara ( BKN ) mengenai nasib 75 pegawai lembaga antirasuah dengan tak lolos tes paham kebangsaan (TWK) untuk alih status jadi Aparatur Sipil  Negara ( ASN ).

Hasilnya, berdasarkan rapat di Gedung BKN  pada Selasa (25/4), para-para pimpinan lembaga pemangku relevansi pamong praja itu menetapkan 24 di antaranya masih bisa dibina untuk maka ASN,   sementara 51 yang lain sudah tidak karena berstatus ‘merah’.

Menyikapi hal tersebut sejak awal, penyidik senior  KPK  Novel Baswedan mengatakan pihaknya mencurigai sejak awal menghantam persekongkolan di dalam KPK  dengan koruptor. Oleh sebab itu, sambungnya, rentetan laku 75 pegawai yang tak lolos TWK  selama ini adalah untuk pula menyelami dugaan persekongkolan oknum-oknum itu.


“Yang menarik begini, selama itu upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik di KPK dikerjakan oleh koruptor. Dan kali ini pimpinan KPK yang melakukan, jadi menarik tuh, ” katanya kepada wartawan, Selasa.

“Itu [hubungan antara koruptor dengan pimpinan KPK] dengan kami ingin gali. Makanya kami ke beberapa lembaga negara lain untuk melaksanakan investigasi dalam rangka menguatkan itu. Saya menduga tersedia, tapi sesuatu harus dibuktikan, ” lanjutnya.

Ia juga ingin memastikan kemungkinan serangkaian tindakan dan sikap dengan dilakukan pimpinan KPK terpaut isu penonaktifan 75 pegawai tersebut memang dirancang para-para komisioner itu untuk menyingkirkan mereka.

Tercatat pula keputusan KPK bergabung BKN dan Kementerian PANRB yang berkeras 51 daripada 75 pegawai tersebut tak bisa bekerja kembali pada lembaga antirasuah. Menurutnya kesimpulan itu janggal.

“Kalau [dugaan] itu benar, artinya barang apa yang dirancang oknum pimpinan KPK ini suatu kebusukan besar, ”  kata mantan perwira polisi  dengan status terakhir komisaris tersebut.

Novel menilai kejadian ini merupakan upaya mematikan pemberantasan korupsi dengan periode demi tahap. Dan itu, menurutnya adalah tahapan simpulan dalam upaya tersebut.

“Dan kalau dianggap siapa yang akan menderita? Ya yang akan rugi kita semua, ” tuturnya.

Meski sejenis, Novel memastikan ia bergandengan pegiat anti korupsi yang lain akan terus memperjuangkan pemberantasan korupsi hingga ke fase paling akhir.

Novel sendiri merupakan kepala diantara 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Hari ini, Selasa (25/5), KPK-PAN RB-BKN memutuskan 51 dari 75 pegawai tersebut tidak bisa kembali bekerja di KPK. Namun, sejauh ini belum diketahui sejumlah nama yang menyelundup ke dalam daftar 51 orang tersebut.

Para pegawai KPK  saat melakukan aksi bersama menolak revisi UU KPK  pada 2019 kelam. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tudingan Fase Akhir Penyingkiran Orang Baik

Lebih lanjut, Novel juga menilai apa yang telah terjadi dalam rapat dalam gedung BKN  hari ini adalah fase terakhir penyingkiran pegawai KPK  untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

“Saya melihat tegas tersedia agenda khusus dari arahan KPK untuk menyingkirkan sebetulnya. Saya katakan oknum, sebab yakin tidak semua tersebut. Dengan adanya keputusan sebetulnya, rilis tadi, itu melukiskan bahwa pimpinan KPK memang punya agenda itu, ” katanya kepada wartawan.

“Artinya saya bakal katakan, bahwa ini ialah fase akhirlah untuk menyingkirkan efek jera, ” lanjut dia.

Roman menilai gelagat itu telah terlihat sejak pimpinan KPK menetapkan Peraturan Komisi Bagian 1 Tahun 2021 yang menetapkan TWK sebagai lupa satu dasar pengalihan posisi pegawai KPK menjadi ASN.

“Peraturan komite yang dijadikan dasar, yang saya katakan ada urusan selundupan KPK yang mewujudkan. Arahan presiden juga pada pimpinan KPK, ” taksir Novel.

Perkiraan itu, kata dia, lalu semakin kuat ketika KPK-BKN-PANRB tidak mengindahkan pernyataan Presiden Joko Widodo agar tak menjadikan TWK sebagai pokok pemecatan pegawai KPK.

“Artinya memang kengototan ini mesti ada hubungan dengan suatu hal. Tentunya ini menjadi hal yang penting untuk kita lihat, bahwa ada kepentingan barang apa dengan ngototnya itu sungguh, ” tambah dia yang sempat mendapatkan teror penyiraman air keras tersebut.

CNNIndonesia. com sudah berupaya menghubungi Ketua KPK  Komjen  Pol  Firli  Bahuri untuk meminta klarifikasi, namun yang bersangkutan belum merespons meski sudah dihubungi melalui pelaksanaan pesan maupun sambungan telepon sejauh ini.

(fey/kid)

[Gambas:Video CNN]