+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Menyambut Janji Dialog Pemerintah ke OPM Selesaikan Isu Papua

menanti-janji-dialog-pemerintah-ke-opm-selesaikan-isu-papua-1

Menyambut Janji Dialog Pemerintah ke OPM Selesaikan Isu Papua

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah membuka pintu untuk berunding dengan kelompok kriminal bersenjata ( KKB ) Papua yang telah dicap sebagai  teroris.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa selama ini permasalahan di Papua tak bisa selesai cuma dengan senjata dan aparat perang. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, agar pendekatan kesejahteraan diutamakan mengakhiri konflik di Papua.

“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan pada Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi secara dialog demi kesejahteraan, ” kata Mahfud dikutip sejak akun YouTube resmi Polhukam RI, Selasa (15/6).


Meski demikian memang, seringkali eskalasi acapkali meningkat di Papua dengan dibarengi konflik bersenjata. Abdi TNI-Polri kerap terlibat baku tembak dengan Tentara Penyelamatan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Sejauh itu, aparat gabungan dengan persenjataan lengkap masih ditempatkan di titik-titik rawan konflik pada Bumi Cenderawasih.

“Adapun penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar perbincangan dengan rakyat Papua, dengan jauh lebih banyak dalam luar kelompok bersenjata itu, ” lanjut Mahfud.

Namun Mahfud membaca, pihaknya tetap mengedepankan penghampiran dialog. Salah satunya, Mahfud baru bertemu dengan sebesar perwakilan dari Majelis Anak buah Papua di Gedung Kemenko Polhukam pada Jumat (11/6).

TNI sendiri menyatakan bakal menjalankan komando dari pimpinan apabila memang mendapat instruksi terkait pengerjaan dan penyelesaian konflik di wilayah paling Timur Indonesia itu.

Besar Penerangan Komando Gabungan Provinsi Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengutarakan bahwa upaya-upaya tersebut dikerjakan untuk menjaga keamanan bangsa dan persatuan negara Indonesia. Apalagi setiap prajurit TNI terikat dengan sumpah tentara.

“Yang nyata kita prajurit siap melaksanakan perintah, ” kata Suriastawa saat dikonfirmasi CNNIndonesia. com melalui pesan singkat, Selasa (15/6).

OPM pun turut buka perkataan terkait hal tersebut. Mereka menyatakan akan dengan terbuka berdialog dengan pemerintah. Tapi, hal tersebut tak mau diindahkan dengan aparat TNI-Polri.

Juru Bicara OPM, Sebby Sambom meminta agar perhimpunan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penegah. Misalnya, kata dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jadi niat baik Presiden tersebut mungkin kami setuju, akan tetapi dengan syarat perundingan bidang tiga yang boleh dimediasi oleh Badan Organisasi PBB, ” kata Sebby.

Menurutnya, keinginan mediasi ini telah digaungkan sejak 2019 lalu. Oleh sebab itu, pihaknya menunggu keseriusan dari Presiden untuk menelungkupkan jalur dialog dengan ikatan pejuang kemerdekaan Papua itu.

“Banyak kali kami sudah memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia melalui bervariasi Medias, jadi kami nanti keseriusan dari Presiden Nusantara Joko Widodo, ” ucapnya.

Diketahui, OPM sendiri sempat mendeklarasikan konflik terhadap aparat di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak dalam beberapa waktu lalu. Itu memperingatkan seluruh warga Nusantara yang bekerja di Papua untuk segera meninggalkan Dunia Cenderawasih.

Meskipun demikian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menilai kalau KKB tak dapat mendaulat titik tertentu di Papua sebagai lokasi perang.

Rusdi mempertanyakan pihak-pihak yang menyatakan Papua sebagai wilayahnya tersebut sendiri. Pasalnya, kata dia, hal tersebut tak bisa dilakukan karena Papua adalah bagian dari Indonesia.

“(Papua) Itu ialah NKRI, bukan wilayah mereka. Papua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruhnya lagi itu sudah final, ” kata Rusdi, Senin (7/6).

(mjo/ain)

[Gambas:Video CNN]