+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Menteri ATR Pecat Pejabat Pertanahan DKI Gegara Mafia Tanah

menteri-atr-pecat-pejabat-pertanahan-dki-gegara-mafia-tanah-1

Menteri ATR Pecat Pejabat Pertanahan DKI Gegara Mafia Tanah

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Agraria dan Peraturan Ruang ( ATR )/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil   memberikan sanksi tegas kepada para pejabat kementeriannya dengan terlibat dalam kasus  mafia tanah di Jakarta Timur.

Salah satunya, merotasi kepala Pejabat Pertanahan wilayah tersebut ke Halmahera Selatan, Maluku Utara, hingga yang bersangkutan mengajukan pensiun dini. Selain itu, ada pula 10 karakter lainnya terkena sanksi tata laksana hingga pemecatan.

“Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur ke Halmahera, dipindahkan ke Halmahera. Dan minta pensiun dini. Ada 10 lagi yang terlibat awak berikan sanksi, ” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/6).


Sofyan menjelaskan kasus mafia desa yang dimaksud terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN. 31/IX/2019 pada 30 September 2019 terkait Pembatalan 38 SHGB a. n. PT Salve Veritate dengan total luas 77. 582 m2 di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

SK tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan pengalihan Surat Hak Milik (SHM) Bagian 4931/Cakung Barat oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 77. 800 m2 dari Abdul Halim kepada Harto Khusumo.

Belakangan kuasa kaidah PT Salve Veritate serta Benny Simon Tabalujan mengajukan keberatan atas diterbitkannya SK pembatalan SHGB serta pemberian SHM No. 4931/Cakung Barat tersebut. Hal itu kausa masih adanya sengketa di pengadilan yang belum berdaya hukum tetap.

“Kepala kantor wilayah Jakarta membatalkan SHGB tanah di Jakarta Timur dengan mengenai ketentuan administrasi. Perkara sedang di pengajian tapi akan tetapi SK HGB sudah dibatalkan, itu kesalahan pertama, ” tutur Sofyan.

Belakangan diketahui, pejabat kantor pertanahan Jakarta Timur juga secara sengaja melakukan maladministrasi dalam transisi SHM yang dimaksud beserta tidak menyampaikan informasi urusan sengketa tersebut secara lengkap kepada Menteri ATR.

“Basis dasar dasar yang digunakan tidak memang, dan dikeluarkan sertifikat dengan tidak proper . Kemudian akhirnya sekarang Anda mendengar ada aparat ukur BPN yang dipenjara yang menurut kami ini adalah pengadilan sesat sebab hal tersebut, ” jelasnya.

Selanjutnya, taat Sofyan, para pelaksana yang terlibat dalam penerbitan SK Pembatalan 38 SHGB atas nama PT Salve Veritate dan pengalihan SHM tersebut serupa secara sengaja melakukan hal-hal yang tidak objektif dan jujur serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Bagian 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Biasa.

“Teman-teman BPN yang melakukan pelanggaran awak telah mengambil tindakan untuk dilepaskan dari jabatannya & kemudian sekarang telah purna bakti, ” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/age)