+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Mahfud soal Dalang Demo: Kami Tidak Sebut Partainya

Mahfud soal Dalang Demo: Kami Tidak Sebut Partainya

Mahfud soal Dalang Demo: Kami Tidak Sebut Partainya

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum serta Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD   menyebut proses hukum  terkait demo ricuh memprotes Omnibus Law Cipta Kerja  dilakukan berdasarkan  pertanggungjawaban pidana perseorangan, bukan  karena pokok kedekatan dengan pihak tertentu.

Hal itu dikatakannya menyambut kekhawatiran Partai Demokrat yang merasa disudutkan karena ada pihak yang mengaitkan dalang aksi unjuk mengalami tolak Omnibus Law Cipta Kegiatan 8 Oktober dengan mantan Ketua Umum-nya, Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY).

“[Proses hukum] itu karena orangnya, bukan karena kedekatannya dengan siapa, karena tindak pidananya yang nanti dibuktikan di pengadilan, ”  seperti dikutip CNNIndonesia. com dari kanal YouTube  Karni Ilyas, Senin (19/10).


Ia pun kembali membuktikan pemerintah tak pernah mengaitkan tokoh-tokoh yang ditangkap dalam kasus tersebut dengan organisasi, partai, atau arsitek politik tertentu.

“Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab tersebut ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tak mengatakan itu, ” kata Mahfud.

Pemerintah, kata tempat, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi ataupun kedekatan dengan siapapun.

“Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang depan dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY, ” tuturnya.

“Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang tersebut dekat juga dengan saya, zaman dibilang saya [dalangnya], ” imbuh Mahfud.

Soal reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tuduhan itu dibuat oleh akun  Twitter, bukan oleh pemerintah.

“Lho [yang menuding] itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat [tudingan] itu? Lah [kasus pencemaran nama baik] itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap keadaan caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tak diapa-apain juga, ” cetusnya.

Presiden Jokowi dan dirinya, kata Mahfud, tak ambil bingung dengan cacian yang ditujukan kepada pemerintah. Namun, dia mempersilakan bila SBY hendak mempersoalkan tudingan dengan dialamatkan kepada Cikeas.

“Kalau saya tidak ngadu , Pak Jokowi tidak ngadu . Kalau pak SBY mau itu ditangani diadukan saja, gitu, ” menguatkan dia.

Infografis Jalan Mulus omnibus law ciptaker jokowi Menjepret: CNN Indonesia/Fajrian

Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah tokoh organisasi  Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait demo ricuh menolak Omnibus Law Ciptaker. Di antaranya, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat (eks Pemimpin BNP2TKI di era Presiden SBY), hingga Anton Permana.

Presiden Jokowi  sendiri pernah menjelma pelapor kasus pencemaran nama cantik. Salah satunya ialah kasus Tabloid Obor Rakyat pada Pilpres 2014. Selebihnya, kasus pencemaran nama baiknya dilaporkan oleh timses, seperti yang terjadi pada Pilpres  2019.

Pada 16 Oktober, SBY  sempat merespons tudingan keterlibatan pilihan politik dalam mendanai dan menjelma aktor intelektual unjuk rasa tolak  Omnibus Law Cipta Kerja  yang sudah ricuh di sejumlah daerah.

SBY kemudian meminta negara menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk mengecap tolak UU Ciptaker yang sudah ricuh di sejumlah daerah.

Menurut SBY, negara bisa dianggap menyebar berita bohong nama lain hoaks jika tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan yang sebenarnya.

(tst/arh)

[Gambas:Video CNN]