+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Mahfud Nilai Tunda Pilkada di Sedang Corona Tidak Rasional

Mahfud Nilai Tunda Pilkada di Sedang Corona Tidak Rasional

Mahfud Nilai Tunda Pilkada di Sedang Corona Tidak Rasional

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Politik Hukum & HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD   menilai opsi untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 2020 hingga pandemi covid-19   berakhir tidak rasional.  

Pasalnya, Mahfud menuturkan mematok kini belum ada yang dapat memastikan ujung pandemi virus asal Wuhan, China, itu.  

“Kalau covid selesai nggak ada yang tahu, kapan selesainya. Lalu, 270 Pemda, harus diangkat plt di mana ada negeri, pemerintah daerahnya 270 harus plt. karena nunggu covid, kan tak benar juga, ” tutur Mahfud dalam diskusi virtual, Sabtu (12/9) malam.



“Oleh sebab itu, kita enggak rasional kalau usul menunda Pilkada hanya karena nunggu selesai covid buang tidak sahih juga kapannya, ” imbuh Mahfud.  

Dia membaca opsi pemerintah bersama Komisi Penetapan Umum (KPU) dan Dewan Peserta Rakyat (DPR) yang kala itu memutuskan menunda Pilkada hingga 9 Desember berada dalam situasi dengan tak berbeda dengan saat ini.

Sempat diprediksi hendak berakhir pada Mei, pandemi covid-19 bahkan terus memuncak dalam beberapa pekan terakhir hingga memasuki September. Menurut dia, prediksi mengenai covid-19 oleh sejumlah pakar dan pakar terus melenceng.  

Oleh sebab itu, Mahfud menodong semua pihak untuk mengikuti proses yang selama ini telah berjalan dan diputuskan oleh pemerintah. Dia meyakini, tak ada prediksi melanggar covid-19 yang meyakinkan.  

“Prediksinya tetap berubah. Dulu kan ada yang mengatakan wah itu Mei sudah selesai. Itu sudah perhitungan matematis dari kampus. Sesudah itu enggak jadi lagi. Itu kira-kira Juli, Agustus, enggak jadi lagi. September malah makin muncak, makin muncak, enggak jelas, ” ucapnya.  

Sejumlah opsi buat memindah Pilkada disampaikan sejumlah pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Pribadi (Komnas HAM) meminta pemerintah & lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pengoperasian Pilkada Serentak 2020 karena berpotensi melanggar HAM.

Komnas HAM menilai hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan benar atas rasa aman akan teragung jika pilkada tetap digelar. Terlebih lagi, kondisi pandemi virus corona di Indonesia belum terkendali.

Hal yang sama pula diungkapkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet, sebutan karibnya, meminta pemerintah agar tidak ngotot menggelar Pilkada di 2020 bila laju penyebaran covid-19 sedang riskan.  

Bamsoet meminta pemerintah sepantasnya lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat ketimbang memaksakan pesta demokrasi lima tahunan itu.  

Begitu pula disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi. Dia menekankan pihaknya menolak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di pusat pandemi covid-19. Ia meminta pemerintah menunda pilkada hingga 2021 belakang.

“DPD RI melalaikan Komite I meminta pemerintah untuk segera mengambil ruang atau rekahan yang ada di dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya, ” katanya dikutip Antara.

(thr/bir)

[Gambas:Video CNN]