+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

KPU Riau: Pelanggaran Pilkada Terjadi pada 3 Daerah

KPU Riau: Pelanggaran Pilkada Terjadi pada 3 Daerah

KPU Riau: Pelanggaran Pilkada Terjadi pada 3 Daerah

Jakarta, CNN Indonesia —

Premi Pemilihan Umum ( KPU ) Riau menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Langsung 2020   yang terjadi di tiga daerah  di provinsi tersebut, sehingga kemungkinan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan bahana.

Ketua KPU  Riau Ilham Yasir  mengatakan kasus terkaan pelanggaran pilkada tersebut diusut Awak Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tiga kawasan tersebut adalah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu (Inhu), dan Kota Dumai.

Buat Kabupaten Bengkalis, lanjutnya, Bawaslu setempat sudah merekomendasikan PSU di 3 tempat pemungutan suara (TPS). “Yang direkomendasikan Bawaslu ada tiga, ada dua di (Kecamatan) Pinggir & satu di Batin Solapan, ” kata Ilham.


Menurut nya, pelanggaran Pilkada yang terjadi dalam Bengkalis berdasarkan laporan Bawaslu adalah ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menggunakan identitas orang lain buat mencoblos di TPS tersebut.

“Setelah pemungutan selesai ditemukan ada pemilih di Pinggir yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan form C pemberitahuan memutuskan milik orang lain digunakan sebab yang bersangkutan untuk memilih pada TPS tersebut, ” katanya di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/12) semacam dilansir dari Kurun.

Kemudian pada Batin Solapan terjadi pelanggaran karena ada belasan pemilih menyalurkan benar suaranya di TPS lain.

“Seharusnya 14 orang pemilih yang terdaftar di dalam DPT di TPS 004 simpang medan memberikan suaranya di TPS 004. Namun ke-14 pemilih malah menyerahkan suaranya ke TPS 005 Simpang Padang. Setelah selesai pencoblosan jelang penghitungan, kotak suara yang di TPS 005 dibuka lalu diambil 14 surat suara dipindahkan lagi atau dibalikkan lagi ke TPS 004, ” katanya.

Ilham  mengatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk pelanggaran pilkada yang berlaku di Kota Dumai dan Kabupaten Inhu.

Menurut tempat, mekanisme pelaksanaan PSU adalah harus dilaksanakan paling lambat empat hari setelah hari pemungutan suara di dalam 9 Desember.

“Intinya, jika ada pelanggaran administrasi di dalam proses penghitungan, maka proses penanganan–jika itu rekomendasinya PSU dan penghitungan suara ulang itu–diberikan dalam mengencangkan waktu empat hari setelah agenda 9 Desember 2020, ” katanya.

Sementara itu, Kepala Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyatakan akan segera mengirimkan  keterangan resmi kepada wartawan untuk menjelaskan dengan jelas pelanggaran pilkada yang terjadi dan rekomendasi yang dikeluarkan sebab institusi tersebut.

Sembilan daerah di Riau pada tahun ini melaksanakan pilkada serentak yaitu Kabupaten Bengkalis, Inhu, Rokan Desa, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Tanah air Dumai.

(Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]