+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Kemenkeu akan Tindaklanjuti Temuan BPK di dalam LKPP 2019

Kemenkeu akan Tindaklanjuti Temuan BPK di dalam LKPP 2019

Kemenkeu akan Tindaklanjuti Temuan BPK di dalam LKPP 2019

Jakarta, CNN Indonesia —

Gajah Keuangan Sri Mulyani   mengiakan akan menindaklanjuti temuan Badan Penyelidik Keuangan ( BPK ) terhadap Petunjuk Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Setidaknya, terdapat 13 daftar masalah pada sistem pengoperasian internal dan kepatuhan terhadap sistem undang-undangan yang diidentifikasi BPK di dalam LKPP 2019.

“Meskipun temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP 2019, pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dimaksud, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di periode mendatang, ” ujar Ani, panggilan akrabnya, dalam rapat paripurna DPR, Kamis (16/7).


Bendahara negara mengatakan Departemen Keuangan (Kemenkeu) akan mengupayakan agar angka koreksi piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Perpajakan berkurang. Pasalnya, BPK menemukan kelemahan dalam penatausahaan piutang tersebut.

Satu diantara caranya, pemerintah mulai mengimplementasikan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional pada tanggal 1 Juli 2020.

“Dengan penerapan SUKU BANGSA ini diharapkan agar pemutakhiran & validasi data piutang dilakukan dalam setiap transaksi, sehingga saldo tagihan dapat diketahui secara real time, ” katanya.

Selain itu, BPK juga menemukan bila kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) serta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur atau diestimasi.

Oleh sebab itu, Ani mengatakan pemerintah telah meminta kedua perusahaan untuk mulai merancangkan pemeriksaan laporan keuangan 2020, jadi dapat mendukung penyajian pada LKPP 2020 nantinya.

Lalu, untuk temuan terkait pencatatan aktiva yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ia mengatakan pemerintah telah melelang sebanyak aset eks BLBI.

Selain itu, pemerintah telah melakukan hibah, penebusan, dan menyerahkan tata kepada Lembaga Manajemen Aset Negeri (LMAN). Sebelumnya, BPK menyatakan pengoperasian atas pencatatan aset yang berpangkal dari BLBI belum memadai.

“Pemerintah juga sudah mengabulkan pengamanan fisik atas sejumlah aktiva properti dan pengamanan yuridis bersifat pencatatan seluruh aset properti jadi barang milik negara dan pemblokiran aset kredit ke kantor pertanahan terkait, ” ucapnya.

Ia mengatakan pembentukan LKPP maupun pemeriksaan LKPP oleh BPK mendapat tantangan di pusat penanganan pandemi covid-19. Pemerintah & BPK mengalami kendala, antara asing keterbatasan interaksi fisik, penyampaian dokumen, maupun pengujian lapangan atas masukan di dalam LKPP 2019.

“Untuk itu, pemerintah dan BPK melakukan penyesuaian pola kegiatan, prosedur dan waktu pemeriksaan, ” katanya.

Untuk diketahui, BPK menyematkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPP 2019. Ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut pemerintah mendapatkan WTP akan pertanggungjawaban keuangan negara.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/bir)