+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Kacau Aturan Usia PPDB DKI Jakarta Berujung Tiga Opsi Solusi

Kacau Aturan Usia PPDB DKI Jakarta Berujung Tiga Opsi Solusi

Kacau Aturan Usia PPDB DKI Jakarta Berujung Tiga Opsi Solusi

Jakarta, CNN Indonesia —

Penerimaan Peserta Didik Terakhir ( PPDB ) DKI Jakarta 2020 diwarnai rentetan protes terutama terkait aturan  usia yang dianggap mengecewakan banyak peserta berusia muda merembes sekolah negeri. Tawaran solusi menambah kuota siswa pun terlontar.

Mulanya, Kepala Dinas Pelajaran DKI Jakarta Nahdiana menyebut bahwa seleksi calon siswa baru tinggi SMP dan SMA di wilayahnya tidak lagi berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN), tapi berdasarkan leler. Sebab, UN ditiadakan terkait pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat telekonferensi bergabung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Senin (11/5), diunggah dalam akun Youtube resmi Pemerintah Provinsi DKI, Jumat (15/5).


Nahdiana memperhitungkan seleksi dengan pola usia tersebut memberikan kesempatan kepada siswa sebab keluarga tak mampu dengan penguasaan akademis yang rendah.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Kadisdik DKI No. 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Terakhir Tahun Pelajaran 2020/2021.

Dalam keputusan diatur soal susunan faktor pertimbangan seleksi tiap sabuk. Pada jalur zonasi dan isbat, usia tertua menjadi pertimbangan sari kelulusan dengan catatan sekolah telah melebihi daya tampung. Pertimbangan berikutnya baru urutan pilihan sekolah serta waktu mendaftar.

Tatkala, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2019 mengenai PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, menyebutkan seleksi PPDB SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, baru kemudian usia.

Hal berbeda diterapkan pada jenjang SD jalur zonasi dan mutasi pengampu atau wali, yang lestari memberi prioritas pada faktor piawai dan disusul jarak tempat tinggal ke sekolah.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Forum Pengampu Murid SMP kemudian memprotes aturan DKI itu dengan menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kamis (11/6).

Saguh, salah kepala perwakilan Forum Pengampu Murid SMP mengatakan, kriteria usia ini tidak adil dan diskriminatif kepada murid-murid yang umurnya lebih muda.

“Jadi diskriminatif, tidak adil, dan tidak mendorong objektivitas serta mengapresiasi prestasi yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa yang rajin, ” katanya, saat itu.

Aksi unjuk rasa para orang tua peserta PPDB berlanjut pada halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6). Itu meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menghapus aturan itu. Namun, mantan Mendikbud itu tak serupa bersuara.

Disdik DKI tetap menjalankan PPDB, Kamis (25/6) hingga Sabtu (27/6), dengan aturan prioritas usia. Alasannya, ketentuan itu sudah sesuai dengan Permendikbud. Selain keluhan soal hukum usia, laporan kendala teknis, sesuai susah masuk situs, juga berlaku dalam PPDB ini.

Sebelumnya, Kepala Disdik DKI Nahdiana menyatakan aturan usia dinilai memutar bisa mengakomodasi seluruh lapisan klub.

“Kriteria usia pada PPDB [juga] mengacu pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019, ” ujarnya, dalam konvensi pers, di Kantor Disdik DKI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Ia pula menyebut mayoritas siswa yang lolos di PPDB DKI tetap dengan berusia muda. Peserta di berasaskan usia 18 tahun yang lolos jenjang SMA/SMK jalur zonasi serta afirmasi hanya ada 148 orang. Selain itu, tak ada siswa di atas 15 tahun yang diterima di PPDB SMP buat dua jalur tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bersuara soal berantakan PPDB  DKI. ( Foto: CNN Indonesia/Daniela)

Lebih lanjut Nahdiana menekankan PPDB jalur afirmasi dan zonasi memajukan jarak. Baru setelah itu memikirkan usia.

Di pusat konferensi pers, seseorang yang mengiakan orang tua peserta PPDB meneriakkan, “bohong! “, kepadanya.

“Ini bohong [seleksi mempertimbangkan zonasi], ini seleksi hanya [mempertimbangkan] usia. Saya berani ditahan. Indonesia dibohongi, ” teriaknya, sambil mengangkat tangan telunjuk ke arah Nahdiana.

Ia mengaku anaknya mengangkat SMP negeri yang jaraknya cuma 600 meter dari rumah. Tetapi, anaknya, yang berusia 14 tarikh 7 bulan, terpental karena ciri usia.

Para orang tua peserta PPDB, yang tergabung dalam Forum Relawan PPDB DKI 2020, kemudian balik berdemo di depan Kemendikbud, Senin (29/6). Mereka meminta Kemendikbud membatalkan PPDB DKI karena melanggar Permendikbud.

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud, Sutanto, dalam audiensi secara para pedemo, menyebut pihaknya telah meminta keterangan Dinas Pendidikan DKI soal polemik PPDB, pada Jumat (26/6), untuk menjelaskan duduk kasus banyaknya protes terkait.

Menurut Kemendikbud, pertemuan tersebut mempercakapkan kemungkinan tiga solusi untuk memperbaiki jalannya PPDB DKI.

Solusi pertama, menambah siswa di dalam satu rombongan belajar alias bagian. Solusi kedua, penambahan kelas di setiap sekolah negeri.

Para orang tua peserta PPDB  menyebut aturan prioritas piawai akan membuat siswa berpikir tidak perlu pintar dalam akademis, yang penting berumur untuk bisa lolos. (Foto: CNN Indonesia/ Feybien Ramayanti)

Solusi ketiga, Disdik DKI memberikan Kartu Jakarta Bakir ke anak yang tidak lolos PPDB untuk membantu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah swasta. Solusi ini merupakan arahan dari Kemendikbud.

“Tapi belum keputusan ya, mereka (Disdik DKI) mau lihat angkanya zaman. Katanya akan menambah jumlah anak dalam rombongan belajar, ” ungkap yang juga hadir dalam pertemuan dengan Disdik DKI.

Sejauh ini, belum ada keputusan apapun terhadap kisruh PPDB DKI 2020 ini.

Para-para orang tua peserta PPDB saat ini mengambil langkah pelaporan Kadisdik DKI Jakarta kepada Ombudsman.

(fey/arh)

[Gambas:Video CNN]
Data SGP