+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Jemput Suara Pasien, Perludem Ingatkan Petugas Korban Pilpres

Jemput Suara Pasien, Perludem Ingatkan Petugas Korban Pilpres

Jemput Suara Pasien, Perludem Ingatkan Petugas Korban Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia —

Rencana  Komisi Pemilihan Ijmal (KPU) mengirimkan petugas untuk memungut suara   pasien Covid-19   pada Pilkada Serentak 2020   disebut sebagai kebijakan yang elitis dan tak simpulan kondisi lapangan.

Kaidah tersebut diutarakan Peneliti Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Usman Sadikin. Ia mengatakan, dialog tersebut menunjukkan KPU tak menelaah dari kekeliruan pada  Pilpres 2019.


Ia mengingatkan, helatan politik setahun kelam tersebut telah memakan korban ratusan petugas di lapangan akibat bagasi kerja yang berlebihan dan sarat risiko.

“Jadi akan dasar melayani hak pilih, KPU yang elitis di tingkat pusat bikin peraturan ini nggak ngerti kondisi di lapangannya, ” prawacana Usep seperti dikutip CNNIndonesia. com , Jumat (4/12).

Usep melanjutkan, pengertian KPU untuk melayani hak seleksi warga justru kerapkali menjadi bumerang untuk petugas di lapangan. Sistem yang bertujuan memenuhi hak pilih, malah berpotensi membahayakan keselamatan aparat.

Menurut dia, KPU  perlu mempertimbangkan dampak ketetapan serta kebijakan  tersebut dari banyak bagian. Bukan  semata memfasilitasi hak seleksi melainkan juga memikirkan perlindungan terhadap kesehatan petugas. Apalagi, mengingat pengoperasian Pilkada  Serentak 2020 ini digelar di tengah pandemi.

“Jadi, mereka KPU di pusat bikin peraturan kayak sesumbar, kita tuh bisa loh menangani Pilkada di tengah Pandemi, ” katanya.

Selain itu, Usep  menilai  KPU pada hal ini terkesan mengabaikan benar untuk tidak memilih. Sebab sebetulnya, terang dia, para pasien dengan tengah menjalani perawatan atau isolasi juga memiliki hak untuk tak memilih.

Ia kendati menjelaskan, hak berkaitan dengan perangai proaktif. Artinya, keputusan untuk memastikan atau tidak bergantung pada pemilih.

“Sekali lagi Indonesia dalam hal ini DPR pemerintah dan KPU sendiri tidak bersekolah dari pemilu 2019 yang penuh memakan korban, ” sambung tempat.

Penggunaan hak seleksi bagi pasien terinfeksi virus corona, baik yang menjalani isolasi ataupun dalam perawatan diatur melalui Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 mengenai jaminan hak pilih bagi pemilih yang sedang mengidap Covid-19.

Perkara itu menyebutkan, pemilih yang cukup menjalani isolasi mandiri karena Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS buat memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilih dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa ataupun Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

“Kalau dirawat di rumah sakit, maka kami layani di tempat dia dirawat. Sampai hari ini kalau ana melayani dengan cara dijemput tersebut di ruang yang ditentukan sebab pemerintah, di RS rujukan, ” terang Ketua KPU Arief Berakal di Kamis (18/6) lalu.

(thr/nma)

[Gambas:Video CNN]