+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Inspeksi: 63 Persen Publik Minta Pilkada Ditunda karena Corona

Inspeksi: 63 Persen Publik Minta Pilkada Ditunda karena Corona

Inspeksi: 63 Persen Publik Minta Pilkada Ditunda karena Corona

Jakarta, CNN Indonesia —

Lembaga survei Indikator Politik membicarakan sebagian besar  masyarakat menginginkan Pilkada Serentak 2020   ditunda sebab pandemi  virus corona (Covid-19) masih berlangsung.

Dalam survei yang digelar pada Juli 2020, Indikator mencatat 63, 1 persen responden menyarankan pilkada ditunda. Tatkala hanya 34, 3 persen responden yang setuju pilkada digelar 9 Desember 2020.

“Ini kabar yang beta terus terang juga kaget hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Datanya sungguh ini, kalau ditanya masyarakat kita,   pilkada sebaiknya ditunda, ” kata Burhan dalam rilis inspeksi yang dilakukan secara virtual, Selasa (21/7).


Dari sebagian kecil yang menyetujui pilkada tak diundur, Indikator menanyakan beberapa peristiwa terkait penyelenggaraannya di kala pandemi. Hasilnya, 78, 1 persen langgeng memilih pemilihan di TPS, sedangkan 18, 1 persen mengusulkan penerapan teknologi informasi.

Parameter juga mencatat 61, 1 persen dari kelompok yang mendukung pilkada 9 Desember 2020 setuju bila kampanye digelar seperti biasa. Sementara 34, 3 persen lainnya mengajukan kampanye tertutup, seperti lewat spanduk, iklan di media, dan percakapan di televisi.

Burhan menekankan kelompok yang menghendaki pilkada tetap digelar 9 Desember saat ini hanya minoritas. Dia  mengatakan catatan ini harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan Pilkada Serempak 2020.

“Ini PR buat Komisi II, pemerintah, serta penyelenggara. Kalau misalnya mau tentu di Desember berarti harus meyakinkan bahwa pemerintah, DPR, termasuk pengelola pemilu siap, ” ucap tempat.

Survei dilakukan Parameter Politik pada 13-16 Juli 2020 terhadap 1. 200 responden melalui telepon. Toleransi kesalahan kurang bertambah 2, 9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pilkada 2020 diputuskan tetap berlaku dengan protokol kesehatan untuk menghalangi penyebaran virus corona. Tambahan taksiran pun dibutuhkan untuk kelengkapan cara penyelenggara pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Ijmal (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya mempertimbangkan penundaan Pilkada Serentak 2020 untuk daerah-daerah yang nihil anggaran bagi pembelian alat pelindung diri (APD).

“Akan awak koordinasikan dengan Bawaslu apakah jika di sebuah daerah anggarannya enggak ada, APD-nya enggak ada, mampu dilakukan penundaan secara lokal, ” kata Arief dalam Rapat Kegiatan Komisi II DPR RI pada Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6).

(dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]