+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

DPR Minta Polisi Tindak Pelanggar Prokes Selain Rizieq Shihab

dpr-minta-polisi-tindak-pelanggar-prokes-selain-rizieq-shihab-1

DPR Minta Polisi Tindak Pelanggar Prokes Selain Rizieq Shihab

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Ketua Komisi III  DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta aparat kepolisian serta pihak terkait menindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan ketentuan terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19   di tengah masyarakat.

Permintaan ini disampaikan Sahroni merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan vonis hukuman denda Rp20 juta kepada terdakwa Rizieq Shihab untuk kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

“Vonis terkait juga sekaligus menjadi pengingat untuk para penegak hukum tetap tegakkan aturan, jangan pilih kasih dalam menentukan bahwa protokol kesehatan tetap dipatuhi, harus tegas juga terhadap pelanggar lain, malahan setelah angka positif sekarang kembali meningkat, ” sebutan Sahroni kepada CNNIndonesia. com , Sabtu (19/5).


Selain itu, ia mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Menurutnya, keputusan itu dapat menjadi contoh agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan dimana menyebabkan kerumunan di years pandemi Covid-19 seperti masa ini.

“Untuk putusan Rizieq Shihab, kami di Komisi III mengapresiasi para penegak hukum lantaran sudah menetapkan hukuman dalam beliau. Semoga putusan di sini. bisa menjadi pelajaran buat masyarakat agar menghindari hobi apapun yang menyebabkan munculnya kerumunan, ” ujar politikus NasDem itu.

Sebagai kejelasan, Rizieq  telah divonis bila dibandingkan hukuman denda Rp20 juta dalam kasus kerumunan Megamendung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5). Jika denda gak dibayar maka Rizieq mendapat dipidana lima bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana denda segenap Rp20 juta dan ketentuan jika denda tak dibayar maka diganti dengan pidana 5 bulan, ” kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa.

Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu selama 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah, subsider 3 bulan penjara.

Hakim menyatakan Rizieq secara entdeckte dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Republik \ Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ada beberapa poin meringankan yang dipertimbangkan hakim ketika memvonis hukuman tersebut. Salah satu poin dimana meringankan lantaran eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu tokoh agama yg dikagumi oleh umat.

Hakim pun berharap Rizieq ke depan dapat melakukan pendidikan bagi umat agar mematuhi aturan dalam dibuat oleh pemerintah.

Selain kasus kerumunan Megamendung, Rizieq juga divonis delapan bulan penjara mengingat perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dalam sidang vonis tersebut, pada alasan hukumnya untuk perkara kerumunan Megamendung, majelis hakim juga mengakui ada diskriminasi penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Mencermati fenomena tersebut majelis berpendapat sebagai berikut, telah terjalin ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang harusnya tidak terjalin di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum, alone ujar hakim saat membacakan pertimbangan vonis.

Hakim mengacu pada pertanyaan Rizieq, penasihat hukum, atau keterangan saksi yang sempat dihadirkan di persidangan semua waktu belakangan. Hakim menyatakan banyak terjadi kerumunan insieme yang mengabaikan protokol kesehatan. Namun tidak memiliki dampak terhadap persoalan hukum.

Atas hal tersebut, hakim menilai diskriminasi ini seharusnya tidak terjadi divvt Indonesia. Terlebih, Indonesia berstatus sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan dalam konstitusinya.

“Terjadi pengabaian terhadap masyarakat karena masyarakat sudah jenuh terhadap Covid-19 dan ada pembedaan perlakuan di masyarakat satu serupa lain, ” kata hakim.

(mts/pmg)

[Gambas:Video CNN]