+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

DKPP Lapor ke Tito soal Kontroversi Jokowi Pecat Evi Novida

DKPP Lapor ke Tito soal Kontroversi Jokowi Pecat Evi Novida

DKPP Lapor ke Tito soal Kontroversi Jokowi Pecat Evi Novida

Jakarta, CNN Indonesia —

Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Muhammad melaporkan polemik pemecatan Evi Novida Ginting Manik dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian .

Muhammad mengutarakan Tito sebenarnya tak mau mencampuri dalam kasus tersebut. Namun Muhammad tetap melaporkannya karena DKPP berharta di bawah koordinasi Kementerian Di Negeri.

“Intinya ana sampaikan dalam konstruksi UU 7 tahun 2017 disebutkan bahwa putusan DKPP itu final dan membungkus. Mengikat bagi siapa? Bagi presiden, bagi KPU, bagi Bawaslu untuk menjalankan. Jadi apa yang dilakukan presiden itu sebenarnya sudah on the track, ” kata Muhammad usai pertemuan dengan Tito dalam Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/7).


Muhammad menyampaikan keputusan Presiden Jokowi memecat Evi tak ada masalah. Sebab keputusan tersebut dibuat merujuk pada sidang etik yang digelar DKPP.

Dia juga menguatkan sidang etik penyelenggara pemilu ialah ranah DKPP. Sehingga seharusnya keputusan pemecatan Evi tak perlu dipersoalkan lagi di PTUN.

“Sekali lagi sebenarnya tidak ada masalah di sini ya, saja menafsirkan saja, ” ucap dia.

Muhammad bilang Tito hanya menerima laporan tersebut minus memberi arahan apapun. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebut Tito tak mau mengintervensi independensi DKPP, khususnya dalam kasus pemecatan Evi.

“Kemendagri sekali lagi tegaskan bahwa tidak pernah dan sekali lagi menghormati independensi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan independen, ” ucap Bahtiar.

Polemik bagian Evi Novida Ginting bermula zaman DKPP memutusnya melanggar etik di kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6.

Di sidang Rabu (18/3), DKPP memerintahkan KPU dan Presiden RI mencopot Evi dari jabatannya sebagai Komisioner KPU. Putusan itu direspons kepala dengan resmi mencopot Evi per Kamis (26/3).

Pelepasan itu digugat Evi ke PTUN Jakarta. Pada Kamis (23/7), PTUN Jakarta membatalkan keputusan pemecatan EVI. PTUN Jakarta juga memerintahkan presiden untuk mengembalikan jabatan Evi semacam semula.

(dhf)

[Gambas:Video CNN]