+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

BPK Dapuk Dua Lembaga dengan WDP, Disclaimer untuk Bakamla

BPK Dapuk Dua Lembaga dengan WDP, Disclaimer untuk Bakamla

BPK Dapuk Dua Lembaga dengan WDP, Disclaimer untuk Bakamla

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan opini Wajar Dengan Pengkhususan (WDP) untuk Badan Siber serta Sandi Negara ( BSSN ) serta Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2019.

BSSN mendapat predikat WDP baru kalinya sejak 2016 lalu. Biasanya, BSSN selalu didapuk dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tatkala, khusus KPU, BPK mendapuk WDP berkali-kali pada 2016, 2017, dan kembali WDP pada 2019. Berarti, hanya pada 2018, KPU mendapat predikat WTP.

Kepala BPK Agung Firman Sampurna menerangkan hasil pengujian, secara uji mengambil, terhadap proses penentuan nilai biasa Barang Milik Negara (BMN) masih ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN.


“Di antaranya berupa  perbedaan luas/volume bahan antara LHIP/LPK dengan kondisi wujud di lapangan yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum, ” imbuhnya, dalam rapat paripurna DPR Selasa (14/7).

Secara menyeluruh, Agung melanjutkan ada 87 LKKL dan 1 Laporan Keuangan Gajah Umum Negara (LK BUN) yang telah diaudit oleh lembaganya.  
 
Di luar opini WDP diberikan kepada 2 LKKL, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 84 LKKL dan 1 LK BUN serta tidak menyatakan pendapat atau disclaimer pada 1 LKKL.

Lembaga yang mendapat opini disclaimer adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Lembaga yang dikepalai Laksamana Madya Aan Mulya itu kembali mendapat opini disclaimer selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016.

Agung tak menjelaskan alasan lembaganya tak menyampaikan pendapat terhadap laporan keuangan Bakamla. Namun pada 2019, opini disclaimer terhadap laporan keuangan Bakamla dikarenakan laporan keuangan lembaga tersebut tak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Bakamla tunggal mengelola anggaran  sebesar Rp447 miliar dalam APBN 2019. Dalam keterangan hasil pemeriksaan (LHP) atas Informasi Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, BPK menemukan pungutan Bakamla dengan belum memiliki dasar hukum sebesar Rp2, 34 miliar.

Pungutan tersebut terdiri dari arahan hasil kerja sama dengan PT ITI sebesar Rp1, 47 miliar.

Sedekah pungutan digunakan untuk membiayai kesibukan operasional Bakamla sebesar Rp266 juta dan digunakan untuk kebutuhan lain serta pembayaran yang diindikasikan tak sah dari sisa dana dengan tidak dialokasikan dalam operasi  sebesar Rp598 juta.

Selain itu ada pula permasalahan kehinaan volume pekerjaan pada belanja bahan sebesar Rp7, 97 miliar. Antara lain adalah kelebihan pembayaran atas penyaluran BBM ke Kapal Patroli Bahar pada tanggal 31 Desember 2019 untuk BBM yang belum diterima sebesar Rp7, 86 miliar.

Meski demikian, secara keseluruhan BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Pemerintah Pusat 2019. Pendapat tersebut disampaikan usai merampungkan LHP kepada 87 Laporan Keuangan LKKL & satu Laporan Keuangan Bendahara Ijmal Negara (LK BUN).

[Gambas:Video CNN]

(hrf/bir)