+01 452 4587254
8108 W. Saxon Street

Ahli: Jurnalis Tempo Dianiaya Harus Dilindungi UU Pers

ahli-jurnalis-tempo-dianiaya-harus-dilindungi-uu-pers-1

Ahli: Jurnalis Tempo Dianiaya Harus Dilindungi UU Pers

Surabaya, CNN Indonesia —

Ahli Hukum Pers dari Universitas Airlangga (Unair), Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, haruslah dilindungiUndang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers .

Nurhadi merupakan jurnalis korban penganiayaan dan kekerasan, sejumlah anggota kepolisian. Nurhadi dipukul, dicekik, ditendang, diancam dibunuh hingga dirusak alat kerjanya, ketika melakukan kerja jurnalistiknya beberapa waktu lalu.

“Apa yang dilakukan Mas Nurhadi, itu masih di dalam standar kode etik jurnalistik dan dalam perlindungan UU Pers. Karena upaya investigasinya diketahui redaksi dan dia menyiapkan rencana kegiatan jurnalistiknya, ” kata Herlambang, usai menghadiri gelar perkara pada Ditreskrimum Polda Jatim, Surabaya, kepada CNNIndonesia. com, Senin (19/4).


Dalam gelar perkara, Herlambang mengatakan dirinya juga dimintai pandangan oleh penyelidik tentang pasal 18 ayat one UU Pers. Pasal itu mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kerja wartawan.

Pasal 18 ayat 1 UU Pers mengatur tentang ancaman pidana yaitu setiap jamaah yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yg berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500. 000. 000, – (lima ratus juta rupiah).

Adapun di dalam Pasal 4 ayat (2) pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Kapasitas ya hadir di sana, wujud beberapa hal yang didalami. Salah satunya penggunaan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kerja jurnalistik, ” ujar Herlambang.

Selain itu, Herlambang mengatakan bahwa dirinya juga dimintai pendapat soal kegiatan jurnalistik, terkait investigasi, kode etik jurnalistik, cara-cara profesional dan upaya pemenuhan kepentingan öffentlich melalui kerja pers.

“Tentang apa tersebut aktivitas investigasi, soal kode etik, cara-cara profesional lalu kepentingan publik, ” kata dia.

Herlambang tak bisa mengutarakan keterangannya ke polisi  lebih detail, karena  itu merupakan kewenangan penyelidik dan tim khusus Polda Jatim.

Sementara itu, penasihat hukum Nurhadi, dari Aliansi No- Kekerasan Terhadap Jurnalis, Salawati Taher berharap, melalui gelar perkara ini kasus kliennya bisa naik ke tahap penyidikan.

Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera ini juga berharap, agar polisi segera menetapkan para pelaku kekerasan dan pemukulan terhadap Nurhadi, menjadi tersangka. Sebagaimana bukti dan kesaksian yang sudah diberikan.

“Harapannya ditingkatkan ke tingkat penyidikan, dan penetapan tersangka. En este momento memang penegakkan hukum yang seharusnya, ” ucap Salawati.

Lebih lanjut, Sala juga mengapresiasi langkah tim khusus Polda Jatim, yang menurutnya sudah kooperatif dalam melakukan penyelidikan kasus ini.

“Ini cukup progress dan cukup cepat juga kerja penyelidik, jadi memang disampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 30 hari, ” ucapnya.

Seperti diketahui, fall ini bermula ketika Nurhadi, ditugaskan Tempo, untuk proses investigasi keberadaan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji, di sebuah acara pernikahan di Gedung Samudra Bumimoro, Krembangan, Surabaya, Sabtu (27/3).

Di tempat itu tengah berlangsung acara pernikahan masa anak Angin Prayitno Aji dengan anak Kombes Pol Achmad Yani. Sejumlah aparat kepolisian dan panitia acara yang mengetahui keberadaan dia kemudian memukul, mencekik, menendang, merusak alat kerja serta mengancam membunuh Nurhadi.

Nurhadi didampingi Aliansi Anti Kekerasan Jurnalis yang terdiri dari AJI Surabaya, KontraS Surabaya, LBH Pers, LBH Lentera dan LBH Surabaya kemudian melaporkan tindakan penganiayaan itu ke Mapolda Jatim. Laporan itu diterima dengan nomor: LP-B/176/III/RES. 1. 6/2021/UM/SPKT Polda Jatim.

Sampai saat terkait, polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menetapkan tersangka meskipun Nurhadi dan sejumlah saksi serta terduga pelaku telah diperiksa. Terkait perkara ini, Nurhadi dan sejumlah saksi telah dinyatakan mendapatkan perlindungan dari LPSK. (frd)

(frd/kid)

[Gambas:Video CNN]